Oleh : Umi Syahrul
Per 03092022 pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM . Harga BBM jenis pertalite dari harga Rp 7650/liter menjadi Rp 10000/liter. Solar dari Rp 5150/liter menjadi Rp 6800/liter sedang BBM jenis Pertamax dari Rp 12500/liter menjadi 14500/liter.
Kenaikan BBM ini jelas berdampak sangat besar bagi rakyat terutama kelas menengah ke bawah. Karena harga semua barang pasti akan naik sehingga daya beli masyarakat akan turun yang akan memicu inflasi seperti yang pernah terjadi tahun 1998 dan 2004 lalu.
Kesejahteraan rakyat makin sulit diwujudkan karena salah kelola dan kesalahan penguasa dalam menetapkan kebijakan. Bahkan menurut pakar ekonomi, inflasi ini bisa mencapai angka 7%.
Menurut pemerintah, subsidi BBM untuk rakyat sangat membebani APBN yang konon katanya mencapai 502,4triliun Bahakan Menkeu Sri Mulyani sambil berkelakar mengatakan bisa mencapai 600 triliun bila harga minyak mentah dunia masih tetap tinggi.
Meski saat ini harga minyak mentah dunia mulai turun, namun menurut Menko Marves, selisih harga jual dan nilai keekonomiannya masih besar. Karena harga minyak mentah dunia tinggi, maka akan mendorong harga keekonomian BBM naik pertalite maupun solar akan naik juga. Sehingga pemerintah tidak punya pilihan lain selain menaikkan harga BBM di tingkat konsumen.
Benarkah subsidi BBM membebani APBN
Menurut pakar ekonom senior Rizal Ramli, sebenarnya pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM, tapi yang perlu dilakukan adalah menghentikan pengeluaran yang tidak perlu. Mantan Menteri Ekuin Kwik Kian Gie juga mempertanyakan istilah subsidi BBM karena Indonesia sebagai net importir minyak, tetap saja kita punya porsi untuk konsumsi BBM dalam negri.
Pemerintah selalu menggembar gemborkan subsidi untuk BBM memberatkan APBN tapi mengapa bila untuk membiayai proyek IKN dan kereta cepat yang notabene bukan proyek yang urgent yang juga menyedot APBN, pemerintah tidak merasa terbebani?
Padahal proyek IKN jauh lebih besar nilainya dibanding subsidi BBM untuk rakyat. Mengapa subsidi untuk rakyat selalu dianggap beban sedang anggaran yang tidak urgent dan tidak mendesak justru dijadikan prioritas utama?
Dari sini jelas terlihat tidak ada political will pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Pemerintah menutupi hal itu dengan memberikan BLT sebesar 150000/bulan. Apakah artinya bila dibandingkan dengan beban rakyat akibat kenaikan BBM bila dibandingkan dengan besarnya BLT tersebut. Dampak panjang kenaikan BBM berupa naiknya angka kemiskinan membuat rakyat makin resah.
Mengapa persoalan BBM tidak pernah selesai? Ini karena ada 3 kesalahan fatal yang dilakukan yaitu:
Pertama: Barang migas merupakan milik umum yang dikelola negara, tapi sejak Indonesia mengadopsi sistem kapitalis, bahan tambang di liberalisasi sehingga rakyat sebagai pemilik sudah kehilangan kedaulatannya atas SDA ini.
Kedua: Secara perlahan pemerintah melepas tanggung jawabnya sebagai pengelola migas dan dijadikan barang publik yang dibisniskan dengan mengikuti prinsip pasar bebas.
Ketiga: Karena kesalahan kepemilikan dan pengelolaan sehingga pendistribusiannya pun menjadi salah. Seharusnya seluruh rakyat berhak mendapat manfaat dari SDA ini dengan baik.
Bagaimana Islam menjamin kesejahteraan rakyatnya?
Pertama: kepemilikan atas SDA ini akan dikembalikan sesuai kepemilikannya yaitu harta milik umum. Negara hanya bertindak sebagai pengelola migas yang diberi mandat rakyat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Negara tidak boleh mengambil untung dari hasil menjual BBM ke masyarakat, melainkan dijual sebatas harga produksi.
Kedua: negara menjamin kebutuhan seluruh kebutuhan pokok rakyat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan secara gratis. Negara wajib mengadakan sarana dan prasarana untuk kepentingan tersebut secara optimal.
Sedang secara tidak langsung negara akan menjamin kesejahteraan rakyatnya di bidang sandang, pangan, papan dengan membuka lapangan pekerjaan, pemberian tanah negara untuk dikelola rakyat, memberi modal usaha, kemudian pengurusan administrasi yang sederhana, harga pangan dan papan yang murah dan sebagainya.
Dalam penerapan politik ekonomi Islam, negara khilafah akan menerapkan kebijakan APBN untuk menjamin kesejahteraan umat manusia baik untuk pemenuhan kebutuhan pokok individu maupun masyarakat.
Jaminan kesejahteraan, keamanan, kesehatan, pendidikan ini tidak dikhususkan untuk kaum muslim saja melainkan juga untuk seluruh rakyat baik muslim maupun non muslim.
Pemenuhan kesejahteraan yang diberikan khilafah ini bukan hanya romantisme sejarah melainkan nyata adanya. Konsep Islam yang terpancar dalam kepemilikan harta, pengelolaan dan distribusinya menjadikan daulah sukses menjamin pemenuhan kebutuhan pokok seluruh warganya. Khilafah telah mampu memberi kesejahteraan dan keadilan yang tidak akan pernah kita temui dalam sistem kapitalis..
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar